Prabowo tegaskan stabilitas dan kepastian hukum di U.S. Chamber of Commerce

- Jurnalis

Kamis, 19 Februari 2026 - 22:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Washington DC | MataRakyat.Online – Presiden Republik Indonesia, , menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penegakan hukum yang tegas demi menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif.

Dalam sambutannya pada acara Gala Iftar Dinner Business Summit di , Washington DC, Rabu (18/2/2026), Presiden menyampaikan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan rekam jejak fiskal yang kredibel. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarahnya.

“Kami telah mengelola perekonomian kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekali pun dalam sejarah kami. Bahkan pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang-utang pemerintah sebelumnya, meskipun mungkin mereka adalah lawan yang sangat kuat satu sama lain,” ujar Presiden.

Hadapi Tantangan Secara Terbuka

Presiden mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun menurutnya, pendekatan pemerintah adalah menghadapi persoalan secara langsung dengan keberanian dan solusi konkret.

“Masalah harus diselesaikan secara langsung. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Bangun 10 Universitas STEM dan 500 Sekolah Unggulan

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan SDM, Presiden mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine). Kebijakan ini diambil untuk menjawab kekurangan tenaga medis nasional.

Baca Juga :  KLH Tak Pandang Bulu: Pabrik Kertas Karawaci Jadi Sasaran Penertiban

Saat ini Indonesia kekurangan sekitar 140.000 dokter, sementara jumlah lulusan dokter hanya sekitar 10.000 per tahun. Tanpa langkah terobosan, diperlukan waktu 14 tahun untuk menutup kesenjangan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga memulai pembangunan 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka kolaborasi pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat.

Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Sita 4 Juta Hektare Lahan

Di bidang tata kelola dan penegakan hukum, Presiden menegaskan komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta aktivitas ekonomi ilegal, termasuk pertambangan dan pembalakan liar.

Baca Juga :  Rutan Kelas I Tangerang Terima Pendampingan Reviu Pelaksanaan Anggaran TA 2025 dari Inspektorat Jenderal Kemenimipas

Ia mengungkapkan telah menutup 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Selain itu, pemerintah juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum, termasuk yang beroperasi di luar konsesi resmi.

“Kami menegakkan hukum. Kami berupaya menciptakan suasana kepastian proses hukum. Semua ini akan menambah stabilitas sosial dan politik serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya.

Indonesia Hadir dengan Reformasi Nyata

Momentum Iftar di Washington DC menjadi simbol bahwa Indonesia hadir di panggung global bukan hanya dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga dengan komitmen reformasi yang nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas, kepastian hukum, dan pembangunan SDM unggul menjadi fondasi utama dalam menarik investasi serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

(BPMI Setpres)

Penulis : Redaksi

Editor : Herman

Berita Terkait

Kemensos Wajibkan Foto Rumah & Token Listrik untuk Verifikasi PBI-JKN, 60 Ribu Petugas Turun Lapangan
Ratusan Ribu Driver Gojek Dapat BPJS Gratis Mulai 2026, Kabar Baik untuk Keluarga Mitra
Prabowo Saksikan 11 MoU RI-AS Rp38,4 Miliar Dollar 
Purbaya: Perbankan Jerman Lebih Syariah dari Indonesia, Tamparan untuk Negeri Muslim Terbesar
Fenomena Langka Survei Kepuasan Publik: Kepuasan Publik 95,5% pada Kinerja Dedi Mulyadi
KLH Tak Pandang Bulu: Pabrik Kertas Karawaci Jadi Sasaran Penertiban
BPJS PBI Dinonaktifkan, DPR dan Pemerintah Sepakati Solusi Darurat: Subsidi Rp66,5 Triliun Dipastikan Tetap Mengalir untuk Warga Miskin
Jawara Beton Lapas Kelas I Tangerang Tampil pada BTNExpo 2026, Raih Dukungan Wamen PKP

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 12:01 WIB

Kemensos Wajibkan Foto Rumah & Token Listrik untuk Verifikasi PBI-JKN, 60 Ribu Petugas Turun Lapangan

Jumat, 20 Februari 2026 - 20:02 WIB

Ratusan Ribu Driver Gojek Dapat BPJS Gratis Mulai 2026, Kabar Baik untuk Keluarga Mitra

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:40 WIB

Prabowo Saksikan 11 MoU RI-AS Rp38,4 Miliar Dollar 

Kamis, 19 Februari 2026 - 22:41 WIB

Prabowo tegaskan stabilitas dan kepastian hukum di U.S. Chamber of Commerce

Kamis, 19 Februari 2026 - 05:56 WIB

Purbaya: Perbankan Jerman Lebih Syariah dari Indonesia, Tamparan untuk Negeri Muslim Terbesar

Berita Terbaru