Matarakyat.online | Jakarta,. – Aliansi mahasiswa BEM SI Kerakyatan telah menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (22/10/2026). Aksi bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran” tersebut semula diagendakan berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
David selaku Korwil BEM SI Kerakyatan dan Presma Universitas Esa Unggul mengatakan, “Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga berlangsung di tengah kekhawatiran masyarakat sipil mengenai penyempitan ruang demokrasi dan meluasnya keterlibatan aparat keamanan dalam urusan sipil.”
Adapun tuntutan dari aliansi BEM SI Kerakyatan dalam aksi tersebut, yaitu:
1. Menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana berskala nasional.
2. Mengusut tuntas dalang di balik karhutla di Kalimantan.
3. Mengembalikan sepenuhnya dana pendidikan.
4. Mengoreksi kekuasaan militeristik yang menjalar luas.
5. Mengevaluasi pembengkakan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi BEM SI Kerakyatan direspons baik oleh perwakilan Sekretariat Negara (Sekneg), yaitu Bapak Bin Bin Firman Tresnadi (Staf Khusus Sekretariat Negara).
Bin Bin Firman Tresnadi selaku Staf Khusus Sekretariat Negara mengatakan, “Mengingat banyaknya pertanyaan dan kompleksnya isu yang diangkat dalam waktu terbatas, disarankan untuk menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) atau forum diskusi lanjutan secara khusus bersama BEM Kerakyatan.”
Aliansi BEM SI Kerakyatan juga memberikan pernyataan sikap tentang pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah menjabat selama dua tahun, yaitu:
Penanganan bencana ekologis, yaitu dengan menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem, menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak, dan menindak korporasi yang bertanggung jawab.
Pembenahan kebijakan ekonomi, dengan memperbaiki tata kelola ekonomi, mengatasi ketimpangan sosial, dan merespons persoalan harga kebutuhan pokok serta kondisi ekonomi masyarakat.
Menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Mereka menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penghentian intimidasi dan kriminalisasi terhadap pengkritik, serta penjagaan supremasi sipil.
Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka mendesak pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada rakyat. Mereka menuntut biaya pendidikan yang lebih terjangkau serta akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih merata.
