MataRakyat.Online | Kab.Tangerang – Uang rakyat bukan untuk membiayai pekerjaan asal jadi! Pembangunan jalan yang bersumber dari anggaran pemerintah wajib menghasilkan infrastruktur berkualitas, sesuai spesifikasi teknis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pekerjaan hotmix di Kampung Cibango, RW 06, Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, kini menuai sorotan serius.
Proyek senilai Rp78.910.000 yang dikerjakan CV Matahari Terbit Pagi menjadi perhatian tim investigasi LSM Komando Demokrasi Masyarakat (KDM) setelah kondisi fisik pekerjaan dipantau di lapangan pada Rabu (28/10/2026).
Permukaan aspal yang terlihat relatif kasar dan perkiraan ketebalan lapisan yang disebut kurang dari 4 sentimeter memunculkan pertanyaan mendasar:
apakah pekerjaan tersebut benar-benar sesuai spesifikasi kontrak, atau justru perlu dievaluasi secara menyeluruh?
Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Apalagi, proyek tersebut menggunakan anggaran publik yang setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan.
Sorotan ini bukan vonis bahwa kontraktor telah melakukan pelanggaran. Namun, kondisi lapangan yang dipersoalkan menjadi alasan kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan teknis secara objektif dan transparan.
ANGGARAN Rp78,9 JUTA, MUTU JANGAN CUMA DI ATAS KERTAS!
Nilai kontrak puluhan juta rupiah seharusnya sejalan dengan kualitas pekerjaan yang dapat diuji dan dibuktikan. Jalan bukan sekadar hamparan aspal yang terlihat hitam dan mulus dari kejauhan. Di baliknya, terdapat spesifikasi teknis, standar pelaksanaan, ketebalan lapisan, kepadatan, serta mutu material yang harus dipenuhi sesuai kontrak.
Jika ketebalan aspal dipersoalkan, jawabannya bukan cukup dengan menyatakan pekerjaan sudah selesai. Harus ada pengukuran yang benar, pemeriksaan dokumen, dan pengujian teknis apabila diperlukan.
Jangan sampai pekerjaan dinyatakan beres secara administratif, tetapi kualitas fisiknya justru menyisakan tanda tanya.
Didin, tim investigasi LSM KDM, menyoroti pentingnya pengawasan yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar memenuhi prosedur administrasi.
“Pengawasan jangan hanya sebatas formalitas. Setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dipastikan memenuhi spesifikasi dan standar kualitas. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindak lanjut yang tegas,” demikian penekanan Didin.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan. Hasil akhirnya juga harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak.
KETEBALAN ASPAL DIPERTANYAKAN, SIAPA YANG HARUS MEMBERIKAN JAWABAN?
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah perkiraan ketebalan lapisan hotmix yang disebut kurang dari 4 sentimeter. Namun, angka tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pengukuran teknis dan pencocokan dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak.
Karena itu, pemeriksaan lapangan perlu menjawab sejumlah pertanyaan penting:
Berapa ketebalan lapisan aspal yang dipersyaratkan dalam kontrak?
Berapa ketebalan aktual berdasarkan hasil pengukuran teknis?
Apakah mutu campuran, kepadatan, dan metode pelaksanaan telah memenuhi persyaratan?
Apakah pekerjaan telah diperiksa sebelum dinyatakan selesai?
Jika ditemukan kekurangan, apa bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan data, bukan asumsi atau pembelaan sepihak.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian, kontraktor wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika pekerjaan terbukti memenuhi persyaratan, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.
KONTRAKTOR, PENGAWAS, DAN PPTK JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB!
Sorotan tidak boleh berhenti pada pelaksana proyek. Fungsi pengawasan dan peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Panongan juga perlu dijelaskan sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan, apakah ada pemeriksaan selama pekerjaan berlangsung, serta bagaimana hasil pekerjaan dinilai sebelum dinyatakan selesai.
Pengawasan proyek bukan sekadar urusan dokumen. Pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan teknis.
Jika terdapat kekurangan, harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Jika tidak ada masalah, hasil pemeriksaan harus mampu menjawab keraguan secara objektif.
Jangan sampai masyarakat hanya menerima jalan yang sudah selesai, tanpa memperoleh kepastian mengenai mutu pekerjaan yang dibiayai dari uang publik.
KECAMATAN PANONGAN DITANTANG TRANSPARAN!
Dengan nilai kontrak Rp78.910.000, sejumlah hal layak dijelaskan kepada masyarakat, mulai dari spesifikasi teknis, mekanisme pengawasan, hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Pihak Kecamatan Panongan dan pejabat teknis terkait perlu memberikan penjelasan mengenai:
Spesifikasi ketebalan dan mutu hotmix yang tercantum dalam kontrak.
Identitas serta tugas pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.
Proses pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum dinyatakan selesai.
Ada atau tidaknya catatan kekurangan selama pelaksanaan.
Mekanisme perbaikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian.
Transparansi bukan ancaman bagi pihak yang bekerja sesuai aturan. Sebaliknya, keterbukaan merupakan cara untuk membuktikan bahwa anggaran publik telah digunakan secara bertanggung jawab.
Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menebak-nebak kualitas proyek yang berada di lingkungan mereka sendiri.
JANGAN TUNGGU JALAN RUSAK BARU BERTINDAK!
Didin berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan hotmix tersebut agar kondisi sebenarnya dapat diketahui secara objektif.
Menurutnya, persoalan kualitas infrastruktur perlu ditangani melalui pengawasan dan evaluasi yang nyata. Jika ditemukan kekurangan, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan. Jika pekerjaan memenuhi spesifikasi, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar penjelasan kepada masyarakat.
Langkah pemeriksaan sejak dini penting agar potensi persoalan kualitas tidak dibiarkan berlarut-larut dan baru ditangani setelah muncul kerusakan.
Jangan sampai uang publik telah dikeluarkan, tetapi masyarakat justru harus menanggung risiko apabila pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya.
MATA RAKYAT MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR JANJI!
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari CV Matahari Terbit Pagi, pengawas proyek, maupun PPTK Kecamatan Panongan mengenai sorotan tersebut.
MataRakyat.Online membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana dan instansi yang berwenang.
Persoalan ini perlu dijawab melalui dokumen kontrak, pengukuran ketebalan, pemeriksaan mutu, serta penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, persoalannya bukan semata-mata permukaan aspal yang terlihat kasar. Yang dipertaruhkan adalah kualitas infrastruktur, tanggung jawab pelaksana, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Uang rakyat wajib menghasilkan pekerjaan yang sesuai spesifikasi. Kontraktor harus bertanggung jawab atas pekerjaannya, pengawasan harus dapat diuji, dan pejabat terkait harus memberikan penjelasan sesuai kewenangannya.
Sebab, jalan itu dibangun menggunakan uang publik. Mutunya harus bisa dibuktikan, pengawasannya harus bisa dijelaskan, dan setiap rupiah anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
MataRakyat.Online – Mengawal Fakta, Menagih Transparansi, Membela Kepentingan Publik.
Penulis : Red
Editor : Redaktur
