MataRakyat.Online | JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan transformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Ke depan, subsidi dan bantuan pemerintah tidak lagi berfokus pada pemberian barang, melainkan akan disalurkan langsung kepada penerima dalam bentuk transfer tunai (cash transfer).
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurut Luhut, berbagai program bantuan sosial yang selama ini tersebar dalam beragam bentuk akan diintegrasikan melalui sistem data nasional berbasis teknologi digital. Dari penggabungan berbagai program tersebut, nilai bantuan yang diterima masyarakat diperkirakan mencapai rata-rata Rp5,4 juta per orang.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut.
AI Jadi Fondasi Pengelolaan Data Nasional
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat transformasi digital nasional dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Pemanfaatan AI dinilai akan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Melalui sistem data tunggal yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi penerima bantuan secara lebih akurat, sekaligus mengurangi potensi kesalahan data maupun penyalahgunaan bantuan.
Dorong UMKM Lebih Mudah Akses Pembiayaan
Selain untuk penyaluran bansos, sistem berbasis AI tersebut juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Luhut, teknologi AI memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil dan rekam jejak pelaku usaha. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan, bantuan modal, hingga pendampingan usaha dapat dilakukan secara lebih tepat dan objektif.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.
Menuju Pemerintahan Digital Terintegrasi
Luhut menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi.
Dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun mendatang, penerapan teknologi digital dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, akurasi kebijakan, serta transparansi pemerintahan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memiliki kemampuan untuk memantau berbagai program dan layanan publik secara real time, mulai dari proses pengumpulan data hingga implementasi kebijakan di lapangan.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.
Penulis : Herman
Editor : Redaksi
