matarakyat.online, TANGERANG SELATAN – Puluhan anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas) se-Kota Tangerang Selatan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tangerang Selatan pada Selasa sore (25/11/2025). Massa menuntut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta meminta pemerintah membuka ruang dialog bagi masyarakat.
Tuntut Keterbukaan Proyek APBD
Aksi yang berlangsung tertib itu menyoroti minimnya keterbukaan informasi mengenai proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Para peserta aksi menegaskan bahwa keterbukaan anggaran merupakan hak publik yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Ketua FKPPI Kota Tangerang Selatan, Agus Asnawi, dalam orasinya menyatakan bahwa berbagai proyek pembangunan masih sulit diakses informasinya oleh masyarakat.
“Masyarakat ingin keterbukaan. Pemerintah membangun menggunakan uang rakyat. Transparansi adalah hak publik yang wajib dipenuhi,” ujar Agus.
Akses Informasi Dinilai Masih Tertutup
Menurut para peserta aksi, masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data mengenai jenis proyek, nilai anggaran, progres pelaksanaan hingga pihak pelaksana kegiatan. Mereka menilai kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, massa meminta Pemkot Tangsel agar menyediakan kanal informasi yang mudah dijangkau masyarakat.
Pejabat Dinilai Sulit Ditemui
Selain masalah transparansi, massa aksi juga menyampaikan kekecewaan terhadap sejumlah pejabat Pemkot Tangsel yang dinilai sulit ditemui ketika masyarakat hendak melakukan audiensi.
Agus Asnawi menyebut bahwa beberapa kali mereka mengajukan permohonan pertemuan, namun tidak pernah terealisasi.
“Kami sudah sering kali ingin bertemu dengan pejabat, namun hanya janji-janji saja. Mau bertemu aja susah, kami hanya di-PHP,” ungkapnya.
Desakan untuk Membuka Ruang Dialog
Melalui aksi ini, Ormas se-Tangerang Selatan mendesak pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan meningkatkan transparansi proyek APBD. Mereka berharap Pemkot Tangsel dapat lebih responsif dalam melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik.
Para peserta aksi menegaskan bahwa keterbukaan anggaran dan kemudahan akses informasi menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. (GR)
Penulis : Redaksi
Editor : Gito Rahmad
Sumber Berita: Dinas Perkim Tangsel
