MATARAKYAT.ONLINE, KABUPATEN TANGERANG – Peran media lokal Kabupaten Tangerang kembali menjadi sorotan setelah muncul kritik terhadap pola komunikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang dinilai lebih mengutamakan media nasional dalam memberikan klarifikasi sejumlah proyek strategis bernilai miliaran rupiah. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan melemahnya transparansi dan partisipasi publik di tingkat daerah.
Padahal, di Kabupaten Tangerang terdapat ratusan media lokal yang beroperasi secara resmi, membayar pajak, serta selama ini menjadi saluran utama informasi bagi masyarakat setempat. Namun dalam berbagai isu krusial, mulai dari proyek Gerbang, Titik Nol, hingga kawasan Hutan Bambu, klarifikasi pemerintah justru lebih sering disampaikan melalui media berskala nasional.
Seiring dengan itu, muncul persepsi publik bahwa Pemkab Tangerang tidak menjadikan media lokal sebagai mitra strategis dalam komunikasi kebijakan. Pola ini dinilai menjauhkan dialog dari masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan, sekaligus menimbulkan kesan adanya diskriminasi komunikasi publik.
Aktivis dari YLPK Perari Kabupaten Tangerang, Buyung E, menilai kondisi tersebut berpotensi melemahkan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, ketika akses informasi media lokal dibatasi, maka ruang kritik dan pengawasan publik ikut menyempit.
“Jika media lokal tidak diberi ruang, kontrol sosial akan lumpuh. Masyarakat hanya menjadi penonton dari proyek yang dibiayai oleh uang mereka sendiri,” ujarnya.
Lebih jauh, Buyung menegaskan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada klarifikasi sepihak. Pemerintah daerah, kata dia, semestinya membuka data, kajian manfaat, serta dasar pengambilan kebijakan secara terbuka kepada publik melalui media lokal yang memiliki kedekatan langsung dengan warga.
Dalam konteks otonomi daerah, media lokal Kabupaten Tangerang memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dan jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Mengabaikan media lokal bukan sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan menyangkut keadilan informasi dan martabat ekosistem pers daerah.
Oleh karena itu, publik mendorong Bupati Tangerang dan jajaran Pemkab untuk mengevaluasi strategi komunikasi publik secara menyeluruh. Keterbukaan sejak tahap perencanaan dinilai jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik dibandingkan klarifikasi beruntun yang terasa jauh dari denyut masyarakat lokal. (Red)
Penulis : Redaksi
Editor : Gito Rahmad
Sumber Berita: kompas.com
