JAKARTA | MataRakyat.Online – Gelombang gerakan buruh nasional kian menguat menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Momentum tahunan ini diprediksi akan diwarnai aksi besar-besaran dari berbagai elemen serikat pekerja di Indonesia, Selasa (28/04/2026).
Situasi semakin dinamis setelah pimpinan serikat buruh melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dinilai sebagai babak baru komunikasi antara kalangan pekerja dan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum SPN Iwan Kusmawan hadir bersama Presiden KSPI Sa’id Iqbal. Keduanya menyampaikan delapan tuntutan utama buruh yang mencakup peningkatan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, hingga arah kebijakan ekonomi strategis nasional.
Selain itu, Serikat Pekerja Nasional (SPN) juga menegaskan tiga tuntutan utama atau Tritura buruh. Salah satunya adalah mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Buruh juga menyoroti pentingnya revitalisasi industri tekstil nasional yang dinilai semakin tertekan, serta meminta pembatalan rencana pemangkasan kuota nikel pada tahun 2026.
Meski jalur komunikasi telah terbuka, gelombang aksi massa tetap akan digelar. Para pekerja direncanakan memusatkan aksi di kawasan Wisma Danantara sebagai titik utama konsolidasi.
Koordinator Lapangan, Amri, menegaskan bahwa lokasi aksi tidak mengalami perubahan. “Aksi tetap berlangsung di Wisma Danantara sampai detik ini,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian aksi akan berlangsung secara tertib dan tetap menjaga kondusivitas.
Sebagai bagian dari persiapan, panitia dan pengurus serikat saat ini tengah melakukan survei lapangan guna memastikan mobilisasi massa berjalan optimal. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi tingginya partisipasi buruh dari berbagai daerah.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, May Day 2026 diproyeksikan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya sebagai ajang unjuk kekuatan, tetapi juga sebagai momentum strategis dalam mendorong perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja di Indonesia.
