MataRakyat.Online | Tangerang – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) se-Provinsi Banten resmi mengukuhkan kepengurusan DPW dan sejumlah DPD dalam sebuah agenda pelantikan yang berlangsung di Hotel Lemo, Kelapa Dua, Tangerang, Kamis (30/9/2026).
Mengusung tema “Membangun Integritas Menuju Banten Tanpa Korupsi”, kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi GMPK untuk mempertegas komitmennya dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Provinsi Banten.
Acara pelantikan dihadiri Kepala Inspektorat Pemprov Banten Dr. Dra. Hj. Sitti Ma’ani Nina, M.Si., CGCAE, Direskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dian Seryawan, S.H., S.I.K., M.Hum., Staf Ahli Bupati Tangerang Aji Januardhi, S.H., Ketua Umum GMPK Abdul Aziz, S.Pd.I., M.Pd., S.H., M.H., jajaran pengurus, tamu undangan, serta para peserta yang dilantik.
Dalam agenda tersebut, Ketua Umum GMPK melantik jajaran pengurus DPW GMPK Provinsi Banten, DPD GMPK Kabupaten Tangerang, DPD GMPK Kota Tangerang, dan DPD GMPK Kota Tangerang Selatan.
Pengukuhan itu bukan hanya menjadi pergantian atau pengesahan struktur organisasi. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi penegasan bahwa GMPK ingin mengambil peran nyata sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Banten.
Muhamad Jembar: GMPK Jangan Jadi Organisasi Seremonial
Ketua DPW GMPK Provinsi Banten Muhamad Jembar secara tegas mengajak seluruh jajaran dan anggota GMPK untuk menjaga marwah serta komitmen organisasi.
Menurutnya, GMPK tidak boleh berhenti pada kegiatan pelantikan, rapat, maupun agenda seremonial semata. Organisasi harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“GMPK jangan hanya menjadi organisasi seremonial. Kita harus menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi di Provinsi Banten dengan mengedepankan data dan fakta,” tegas Jembar.
Pernyataan tersebut menjadi pesan kuat bagi seluruh jajaran yang baru dilantik agar setiap langkah organisasi dilakukan secara profesional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, perang terhadap korupsi bukan sekadar keberanian menyampaikan kritik. Setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus memiliki dasar yang jelas, data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme penyampaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ketua Umum GMPK: Pemerintahan Bersih Butuh Partisipasi Masyarakat
Sementara itu, Ketua Umum GMPK Abdul Aziz, S.Pd.I., M.Pd., S.H., M.H., dalam wawancara dengan awak media MataRakyat.Online, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat. Pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ujar Abdul Aziz.
Ia menilai masyarakat harus berani menjadi bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, khususnya ketika menemukan indikasi persoalan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, pelayanan publik, maupun pelaksanaan program pembangunan.
Namun, partisipasi tersebut harus dibangun dengan sikap kritis sekaligus bertanggung jawab.
Informasi harus diverifikasi. Data harus diuji. Dugaan harus ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat bukti dan proses hukum yang memastikan kebenarannya.
Dari Hotel Lemo, GMPK Banten Kirim Pesan Keras
Pelantikan di Hotel Lemo akhirnya bukan sekadar seremoni pengukuhan kepengurusan.
Ada pesan yang lebih besar yang hendak dibangun: GMPK Banten ingin memperkuat barisan masyarakat sipil untuk ikut mengawal integritas pemerintahan.
Dengan terbentuknya kepengurusan DPW Banten serta DPD Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, GMPK diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial kontrol secara profesional dan terukur.
Tema “Membangun Integritas Menuju Banten Tanpa Korupsi” pun menjadi tantangan bagi seluruh pengurus yang baru dilantik.
Sebab, perang melawan korupsi tidak cukup dengan slogan.
Harus ada data. Harus ada fakta. Harus ada keberanian. Dan yang paling penting, harus ada integritas.
Dari Banten, GMPK menyatakan siap mengambil bagian dalam perjuangan tersebut.
Penulis : Oling
Editor : Redaktur
