Uang Rakyat Menginap di Luar Daerah, Ketika Pemerintah Kabupaten Tangerang Lupa Menghidupkan Ekonomi Sendiri
Kabupaten Tangerang | MataRakyat.Online — Di tengah semangat pembangunan daerah dan penguatan ekonomi lokal, kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menggelar berbagai kegiatan resmi justru menuai kritik publik. Pasalnya, sejumlah agenda pemerintahan diketahui dilaksanakan di hotel-hotel mewah luar daerah, sementara fasilitas serupa justru tersedia melimpah di wilayah sendiri, Selasa (15/12/2025)
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar dari masyarakat: untuk siapa sebenarnya uang rakyat dibelanjakan?
Potensi Daerah Ada, Tapi Tidak Digunakan
Kabupaten Tangerang bukan daerah minim sarana. Beragam hotel berbintang, gedung pertemuan, dan fasilitas MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) yang berkembang, terutama di area strategis seperti Summarecon Gading Serpong, BSD City, dengan hotel-hotel mewah yang punya Ballroom & Meeting Room modern,
tersebar di berbagai kawasan strategis. Infrastruktur penunjang kegiatan pemerintahan dinilai sudah memadai, baik dari sisi kapasitas, kualitas layanan, hingga aksesibilitas.
Namun, alih-alih memaksimalkan potensi tersebut, sejumlah kegiatan pemerintahan justru dilaksanakan di luar wilayah administratif Kabupaten Tangerang. Akibatnya, anggaran yang bersumber dari APBD tidak berputar di daerah sendiri.
Ekonomi Lokal Kehilangan Manfaat Langsung
Setiap kegiatan pemerintahan bernilai anggaran tidak kecil. Jika dilaksanakan di dalam daerah, dampak ekonominya akan dirasakan langsung oleh pelaku usaha lokal, mulai dari perhotelan, katering, UMKM, hingga tenaga kerja pendukung.
Ketika kegiatan dipindahkan ke luar daerah, Kabupaten Tangerang hanya memperoleh laporan administratif, tanpa manfaat ekonomi lanjutan bagi masyarakat setempat. Uang rakyat keluar daerah, sementara pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton.
Aktivis: Ini Soal Keadilan Sosial
Budi Irawan pemerhati keadilan sosial, Budi, menilai praktik tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi lokal.
“Ini bukan sekadar soal lokasi rapat atau hotel. Ini soal ke mana uang rakyat diarahkan. Ketika kegiatan pemerintah digelar di luar daerah, secara tidak langsung pemerintah mematikan denyut ekonomi lokalnya sendiri,” ujar Budi.
Menurutnya, alasan efisiensi yang kerap disampaikan tidak relevan jika fasilitas di Kabupaten Tangerang dinilai setara, bahkan kompetitif.
“Hotel mewah ada, ruang pertemuan lengkap, tenaga kerja lokal siap. Kalau tetap keluar daerah, publik wajar bertanya: ini efisiensi atau sekadar pemborosan yang dibungkus alasan
Budi Irawan menambahkan, keadilan sosial tidak hanya berbicara soal bantuan atau program populis, tetapi juga tentang keputusan anggaran yang berpihak.
“Keadilan sosial dimulai dari kebijakan. Jika APBD tidak dinikmati oleh pelaku usaha lokal, maka ketimpangan ekonomi justru diciptakan oleh sistem itu sendiri,” katanya.
Efisiensi Anggaran atau Gengsi Birokrasi?
Publik juga menyoroti kemungkinan adanya pertimbangan non-teknis dalam pemilihan lokasi kegiatan. Dalam konteks efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di daerah sendiri justru berpotensi menekan biaya transportasi, akomodasi, serta mempercepat koordinasi antar instansi.
Oleh karena itu, masyarakat menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan belanja kegiatan pemerintah tidak sekadar berorientasi pada kenyamanan birokrasi, melainkan manfaat riil bagi rakyat.
Transparansi Menjadi Kunci
Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pemilihan lokasi kegiatan. Transparansi dianggap penting agar publik memahami:
“alasan teknis pemilihan lokasi di luar daerah, besaran anggaran yang dikeluarkan, serta dampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang”.
Tanpa penjelasan yang utuh, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Saatnya Uang Rakyat Berputar di Rumah Sendiri
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Menggunakan fasilitas di wilayah sendiri adalah langkah konkret menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Uang rakyat seharusnya menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, bukan tamu yang terus menginap di kota lain. Sebab pembangunan yang adil bukan soal seberapa sering kegiatan digelar, melainkan di mana dan untuk siapa anggaran itu dibelanjakan.
Situasi tersebut membuka ruang penilaian publik bahwa orientasi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan semangat konstitusi. Sebab, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari sejauh mana anggaran daerah benar-benar hadir untuk menjaga martabat dan kesejahteraan hidup rakyatnya.
Dari ulasan artikel berita tersebut tayang, sampai saat ini belum terdapat pernyataan resmi atau klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait sorotan publik mengenai kebijakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di luar daerah serta isu keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Penulis : Redaksi
Editor : Herman
