Matarakyat.online, JAKARTA – Perdebatan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, berbagai kendala dalam program tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi pemerintah yang dinilai terlalu menekankan capaian angka dan target kuantitatif.
Dalam diskusi publik yang disiarkan Kompas TV, Ray menilai pola pengambilan kebijakan yang berfokus pada angka berpotensi mengabaikan aspek kualitas pelaksanaan program. Ia menyebut semakin besar capaian yang dilaporkan kepada pimpinan negara, semakin tinggi pula apresiasi yang diterima penyelenggara program.
Ray secara khusus menyinggung Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya sangat memperhatikan capaian-capaian numerik dalam program strategis nasional. Kondisi tersebut, kata dia, dapat memicu percepatan pelaksanaan program tanpa diimbangi kesiapan infrastruktur dan pengawasan yang memadai.
Ia juga mengaitkan pandangannya dengan pemberian penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Menurut Ray, penghargaan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan BGN melakukan percepatan pembangunan ekosistem MBG, termasuk pembentukan lebih dari seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, meminta publik tidak melakukan generalisasi terhadap seluruh SPPG hanya karena muncul beberapa kasus di lapangan. Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi pada sejumlah titik layanan tidak mencerminkan kondisi keseluruhan program MBG secara nasional.
Menurut Irma, mayoritas SPPG tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bahkan, program MBG disebut mendapat respons positif dari berbagai daerah, terutama wilayah luar Pulau Jawa yang selama ini membutuhkan dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah.
Irma menekankan bahwa evaluasi terhadap SPPG yang bermasalah tetap harus dilakukan secara menyeluruh. Namun, perbaikan tersebut seharusnya menjadi bagian dari penguatan program, bukan alasan untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelaksanaan MBG gagal. Ia berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas pengawasan dan standar operasional agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. (GR)
Penulis : Gito Rahmad
Editor : Redaksi
