Forum diskusi kebangsaan di Menteng menegaskan pentingnya menjaga posisi konstitusional Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan di bawah Presiden Republik Indonesia.
JAKARTA | MataRakyat.Online – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai SI Jakarta menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden sesuai kerangka konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi kebangsaan yang digelar di Sekretariat SI, kawasan Menteng, Jakarta, pada 27 Februari 2026.
Forum tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas relasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam diskusi, DPW Perisai SI Jakarta menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem pemerintahan nasional.
Struktur tersebut dinilai sebagai bagian dari desain ketatanegaraan yang bertujuan menjaga efektivitas komando dan pengambilan keputusan di bidang keamanan serta penegakan hukum. Konsistensi struktur komando disebut penting dalam menjamin stabilitas nasional dan kepastian hukum.
Sorotan pada Stabilitas dan Kepercayaan Publik
Ketua Panitia Penyelenggara, Harjono, menyampaikan bahwa diskusi ini dihadirkan sebagai ruang literasi konstitusi bagi masyarakat. Menurutnya, setiap wacana perubahan kelembagaan harus dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan implikasi sistemik terhadap tata kelola keamanan nasional.
DPW Perisai SI Jakarta juga menyoroti pentingnya konsistensi struktur kelembagaan dalam menjaga legitimasi institusi penegak hukum. Kejelasan posisi dalam sistem pemerintahan dinilai berkontribusi terhadap profesionalisme aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Forum tersebut menghadirkan beragam pandangan guna memperkaya perspektif masyarakat secara objektif dan konstitusional. Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka dengan menekankan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Dialog Kebangsaan
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendorong dialog kebangsaan yang berbasis hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. DPW Perisai SI Jakarta menyatakan akan terus menghadirkan ruang diskursus yang konstruktif untuk memperkuat pemahaman publik terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Melalui diskusi tersebut, organisasi berharap pemahaman masyarakat mengenai relasi antara Presiden dan Polri semakin utuh, sekaligus memperkokoh stabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.
DPW Perisai SI Jakarta juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan diskusi kebangsaan serta memperdalam literasi konstitusi melalui forum-forum dialog publik yang terbuka dan edukatif.
Penulis : Redaksi
Editor : Herman FMBN
