MATARAKYAT.ONLINE, TANGERANG SELATAN – Anggaran perjalanan dinas pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menjadi perhatian publik. Di saat pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja negara, alokasi dana hingga Rp1,5 miliar untuk kegiatan pejabat eselon II dan III memicu pertanyaan soal urgensi dan relevansi kebijakan tersebut.
Perbincangan ini mencuat setelah beredar informasi terkait kegiatan Leadership Training yang digelar di Bandung pada 9–10 Desember 2025, lengkap dengan fasilitas penginapan di hotel berbintang. Isu tersebut pun ramai dibahas di ruang publik dan media sosial.
Publik Soroti Skala Anggaran, Minta Prioritas Rakyat
Sejumlah elemen masyarakat menilai anggaran perjalanan dinas tersebut belum mencerminkan semangat penghematan yang saat ini digaungkan secara nasional.
Ketua Forum Tangsel Maju, Maryono AM, menyebut pengeluaran tersebut berpotensi menimbulkan jarak persepsi antara kebijakan pemerintah dan kondisi masyarakat.
“Ketika efisiensi sedang ditekankan, anggaran perjalanan dinas dengan nilai besar tentu menimbulkan pertanyaan. Dana itu bisa diprioritaskan untuk program yang lebih langsung dirasakan warga,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan Puji Iman Jakarsih, Ketua Forum Masyarakat Tangerang Selatan. Ia menilai sensitivitas anggaran menjadi kunci kepercayaan publik.
“Masyarakat berharap anggaran daerah benar-benar berpihak. Program sosial seperti pasar murah atau bantuan pangan dampaknya lebih terasa,” katanya.
Pemkot Tangsel Beri Penjelasan: Bukan Agenda Mendadak
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BKPSDM Tangsel, Wahyudi Leksono, menegaskan bahwa kegiatan Leadership Training bukanlah agenda insidental.
Menurutnya, program tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN).
“Kegiatan ini sudah direncanakan sejak awal dan masuk RKPD. Tujuannya meningkatkan kompetensi pejabat agar pelayanan publik semakin baik,” jelas Wahyudi.
Ia juga menyebutkan pemilihan Bandung mempertimbangkan fasilitas pelatihan yang memadai serta lingkungan yang mendukung proses pembelajaran.
Politisi Ingatkan Evaluasi dan Dampak Nyata
Sementara itu, politisi Partai Golkar, HM Robert Usman, meminta polemik ini disikapi secara proporsional. Ia menilai kejelasan perencanaan dan rasionalitas anggaran perlu dikaji, tanpa mengabaikan manfaat yang dihasilkan.
“Yang terpenting adalah dampaknya. Jika kegiatan ini benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak, tentu perlu evaluasi ke depan,” tegasnya.
Isu anggaran perjalanan dinas ini kembali membuka diskusi publik tentang prioritas belanja daerah, sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. (Red)
Penulis : Redaksi
Editor : Gito Rahmad
Sumber Berita: Pemkot Tangsel
