MataRakyat.Online | SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemprov Banten berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Capaian tersebut, menjadi bukti bahwa laporan keuangan Pemprov Banten dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Penilaian itu juga mencakup kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Penghargaan tersebut, disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin 25 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Andra Soni menandatangani berita acara sekaligus menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.
Atas capaian opini WTP tersebut, Andra Soni mengajak, seluruh jajaran Pemprov Banten untuk tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan, pentingnya memperkuat budaya integritas, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks.
“BPK adalah mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, tentu masih banyak ruang perbaikan yang harus kami wujudkan bersama dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan semangat melayani, kami optimis dapat terus menjaga dan meningkatkan capaian ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,”kata Andra.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Andra juga menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya lagi, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan rekomendasi perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Kemudian, kami sampaikan juga permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama dalam proses pemeriksaan, mulai dari entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan,” terangnya.
Sebagai bentuk komitmen tindak lanjut, Andra menegaskan, Pemprov Banten telah menyusun action plan guna menindaklanjuti rekomendasi serta temuan hasil pemeriksaan agar dapat diselesaikan tepat waktu, paling lama dalam 60 hari.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2025 secara profesional, independen, dan objektif,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Andra mengajak, seluruh pimpinan dan tim pemeriksa BPK untuk terus menjaga sinergi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan daerah yang lebih maju.
“sehingga terwujud masyarakat Banten maju, adil merata, tidak korupsi,” tutupnya.
Sementara itu, Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, keberhasilan Pemprov Banten mempertahankan opini WTP selama 10 kali berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi.
Bobby menjelaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh penyelenggara negara untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.
“Terkait hasil pemeriksaan yang kami lakukan, terdapat beberapa hal yang perlu perhatian lebih lanjut,” kata Bobby.
BPK mencatat sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya terkait pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan belanja barang, gedung, bangunan, dan JIJ agar dilakukan lebih memadai. Selain itu, BPK juga meminta adanya pengendalian dan pengawasan yang lebih baik terhadap penyimpanan serta pencatatan barang persediaan, termasuk pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Meski begitu, BPK turut memberikan apresiasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Pemprov Banten karena capaian tersebut sudah melampaui target nasional.
“Kami juga mengapresiasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemprov Banten yang sudah melampaui target nasional sebesar 75 persen. Berdasarkan catatan kami, posisi tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi per 31 Desember 2025 mencapai 1.595 atau sebesar 81,34 persen,” ujarnya.
Penulis : JP
Editor : Redaksi
