MATARAKYAT.ONLINE, TANGERANG SELATAN – DPRD Kota Tangerang Selatan menyoroti serius temuan sisa bantuan sosial (bansos) pangan dari Perum Bulog berupa beras dan minyak goreng di sejumlah kelurahan. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi kuat adanya ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (KPM).
Penyaluran bansos Bulog untuk periode Februari hingga Maret 2026 sejatinya menyasar masyarakat kurang mampu. Setiap KPM dijadwalkan menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Namun demikian, distribusi di lapangan belum terserap secara optimal.
Sisa Bansos Bulog Ungkap Masalah Validasi Data
Anggota DPRD Tangsel dari Fraksi NasDem, An Daryono Wiyono, menegaskan bahwa keberadaan sisa bansos di kelurahan menjadi sinyal perlunya pembenahan sistem pendataan. Ia menilai, ketidakakuratan data menjadi hambatan utama dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pembaruan data penerima bansos harus segera dilakukan agar masyarakat yang benar-benar masuk kategori desil kemiskinan dapat menerima haknya.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya data lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi terkini di lapangan. “Perbaikan data menjadi kunci utama agar bansos Bulog benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menyisakan stok di tingkat kelurahan,” ujarnya.
Dinas Sosial Tangsel Siapkan Strategi Jemput Bola
Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Tangsel telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Sebagai langkah konkret, Dinas Sosial berkomitmen melakukan validasi ulang data penerima bantuan sosial secara menyeluruh.
Selanjutnya, strategi “jemput bola” akan diterapkan dengan turun langsung ke wilayah kelurahan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pembaruan data sekaligus memastikan distribusi bansos berikutnya lebih efektif dan efisien.
Perbaikan Data Jadi Kunci Efektivitas Bansos
Dengan adanya evaluasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akurasi data KPM. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos Bulog juga menjadi perhatian penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Ke depan, sinergi antara DPRD Tangsel dan Dinas Sosial diharapkan mampu memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa menyisakan distribusi yang tidak optimal. (GR)
Penulis : Gito Rahmad
Editor : Redaksi
Sumber Berita: DPRD Tangsel
