JAKARTA, MataRakyat.Online — Pergantian Menteri Keuangan kembali menjadi sorotan publik. Purbaya Yudhi Sadewa resmi tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024–2029. Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian Purbaya menjadi perhatian karena terjadi ketika namanya justru tengah memperoleh penilaian positif dalam sejumlah survei persepsi publik.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dilakukan pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden menempatkan Purbaya sebagai menteri dengan penilaian kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih. Ia memperoleh angka 42,8 persen, mengungguli Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebesar 33,5 persen dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebesar 32 persen.
Pada indikator popularitas atau tingkat pengenalan publik, Purbaya juga berada di posisi pertama dengan angka 43,5 persen. Teddy berada di posisi kedua dengan 41 persen. Survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Temuan tersebut bukan satu-satunya gambaran positif terhadap Purbaya. Survei Adidaya Institute yang dirilis pada Juni 2026 juga menempatkannya sebagai menteri dengan kinerja terbaik, dengan 36,8 persen responden memilih Purbaya sebagai menteri yang dinilai paling baik dalam melayani masyarakat.
Pergantian Mendadak
Sorotan terhadap pergantian Purbaya semakin kuat karena keputusan tersebut berlangsung relatif cepat. Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dengan pergantian pada 14 September 2026, Purbaya menjalani masa sekitar satu tahun sebagai bendahara negara.
Hingga pergantian diumumkan, pemerintah tidak dalam sumber resmi yang diperiksa menjelaskan secara rinci alasan spesifik pemberhentian Purbaya. Karena itu, berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik perlu ditempatkan sebagai informasi atau analisis yang belum otomatis menjadi alasan resmi pergantian.
Di sisi lain, pemerintah memberikan penekanan pada mandat kepada Suahasil untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara serta menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut pengalaman dan kompetensi Suahasil sebagai modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.
Bukan Sekadar Pergantian Jabatan
Pergantian Menteri Keuangan memiliki arti strategis karena posisi tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan APBN, kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja pemerintah, hingga kepercayaan terhadap arah ekonomi nasional.
Karena itu, perhatian publik terhadap pergantian Purbaya tidak semata-mata berkaitan dengan sosok personalnya. Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi kesinambungan kebijakan fiskal pemerintah.
Terlebih, beberapa hari sebelum pergantian, Purbaya masih menjalankan agenda resmi sebagai Menteri Keuangan. Pada awal September, misalnya, ia menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal.
Dengan masuknya Suahasil Nazara, perhatian berikutnya tertuju pada arah kebijakan Kementerian Keuangan: apakah akan terjadi perubahan signifikan atau justru kesinambungan terhadap kebijakan yang telah berjalan.
Bagi masyarakat, pergantian tersebut pada akhirnya tidak hanya dinilai dari siapa yang menduduki kursi Menteri Keuangan, tetapi dari seberapa kuat kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, kredibilitas APBN, dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Mata Rakyat Online mencatat: popularitas seorang pejabat bukanlah ukuran tunggal keberhasilan pemerintahan. Namun, ketika seorang menteri yang memperoleh penilaian positif dalam sejumlah survei kemudian diganti, keputusan tersebut wajar menjadi perhatian publik dan layak dikawal melalui data, kebijakan, serta hasil kerja yang dapat diukur.
MATA RAKYAT ONLINE
TRANSFORMASI • INDEPENDEN • BERINTEGRITAS
Penulis : Herman
Editor : Redaksi
